Depresi dan Krisis Ekonomi: Pendorong Maraknya Kriminalitas di Nusa Tenggara Barat

 

Opini Berita: Rohman Rofiki S.Ak

Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memasuki daftar provinsi dengan prevalensi depresi tertinggi di Indonesia, menurut data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan. Dengan persentase depresi sebesar 1,3%, NTB menduduki posisi kesembilan dalam daftar ini. Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 3,3%, diikuti oleh Kalimantan Timur (2,2%), Banten dan Sulawesi Selatan (1,7% masing-masing), DKI Jakarta dan DI Yogyakarta (1,5% masing-masing), Sulawesi Tengah (1,5%), Sulawesi Utara (1,4%), dan Sumatera Utara (1,2%).

Peningkatan angka depresi ini tidak hanya sekadar statistik; dampaknya tercermin dalam maraknya tindak kriminal di daerah tersebut. Kriminalitas seperti pembunuhan, kekerasan seksual, pencurian, dan pembegalan kini semakin sering menghiasi berita-berita di media lokal. Fenomena ini menggarisbawahi bagaimana kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu peningkatan kejahatan.

Kemiskinan dan kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor utama. Ketika individu atau keluarga berada dalam kemiskinan, tekanan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat mendorong tindakan kriminal. Desperasi ekonomi sering kali memaksa orang untuk mengambil risiko yang ekstrem. Tingkat pengangguran yang tinggi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kriminalitas. Kurangnya pekerjaan dan pendapatan menyebabkan frustrasi dan ketidakstabilan sosial, yang dalam beberapa kasus berujung pada tindakan kekerasan.

Ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat menciptakan ketegangan dan konflik sosial. Orang yang merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan dan kesempatan mungkin merasa marah dan dendam, yang bisa memicu tindakan kriminal. Selain itu, kurangnya akses ke pendidikan dan peluang untuk kemajuan ekonomi menyebabkan siklus kemiskinan berkelanjutan. Kurangnya pendidikan juga berhubungan dengan peningkatan risiko keterlibatan dalam kegiatan kriminal.

Komunitas yang menghadapi kemiskinan kronis sering kali memiliki infrastruktur sosial yang lemah, seperti penegakan hukum yang tidak memadai dan kurangnya program-program sosial yang mendukung. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan lebih mungkin terjadi. Krisis ekonomi, seperti resesi besar, meningkatkan tekanan pada masyarakat. Peningkatan stres finansial dan ketidakpastian ekonomi memicu meningkatnya kekerasan domestik dan kejahatan lainnya, termasuk pembunuhan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif dan multi-dimensi. Meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan kerja sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan dan peluang kerja yang memadai. Selain itu, menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan stabil harus menjadi prioritas utama.

Penyediaan dukungan sosial dan layanan kesehatan mental juga menjadi kunci dalam membantu individu mengatasi tekanan psikologis dan ekonomi. Kebijakan redistribusi yang adil dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, sementara memperkuat infrastruktur penegakan hukum akan memastikan bahwa kejahatan dapat ditangani dengan efektif dan adil.

Masalah kriminalitas terkait dengan faktor ekonomi dan depresi memerlukan kerjasama lintas sektor. Dengan memperbaiki kondisi ekonomi, menyediakan dukungan kesehatan mental, dan meningkatkan akses ke pendidikan serta peluang kerja, diharapkan angka kriminalitas dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kita harus menyadari bahwa ekonomi adalah sumber segala masalah dan, dengan demikian, solusi harus mencakup perbaikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.